Penguatan Promosi Kesehatan di Balai Kekarantinaan Kesehatan: Regulasi, Implementasi, dan Strategi untuk Ketahanan Kesehatan Nasional

Abstract

Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) berperan strategis dalam mencegah keluar-masuknya penyakit menular di pintu masuk negara, namun fungsi promosi kesehatan dan komunikasi risikonya masih bersifat insidental dan belum terstruktur secara kelembagaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis posisi strategis promosi kesehatan dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, menelaah kesenjangan antara regulasi dan praktik, serta merumuskan strategi penguatan yang sesuai dengan mandat nasional dan internasional. Pendekatan kualitatif-deskriptif dengan studi kasus di BKK Kelas I Banten dilakukan melalui wawancara, observasi, dan telaah regulasi. Hasil menunjukkan kesenjangan signifikan antara regulasi yang menempatkan promosi kesehatan sebagai fungsi inti dengan pelaksanaan di lapangan yang terbatas oleh ketiadaan SOP, tenaga fungsional, dan mekanisme Monitoring –evaluasi. Meski demikian, berbagai praktik baik di BKK lain seperti Pelabuhan Sehat, Forum Pelabuhan Sehat (GASPELTA), pelatihan kader pelabuhan, dan sosialisasi penyehatan tempat pengolahan makanan menunjukkan potensi penguatan promotif yang dapat direplikasi secara nasional. Penelitian ini merekomendasikan lima strategi utama, yakni pembentukan jabatan fungsional promosi kesehatan, peningkatan kapasitas SDM dan kompetensi komunikasi risiko, pemberdayaan pelaku perjalanan dan kader pelabuhan/bandara, digitalisasi media komunikasi kesehatan, serta penguatan koordinasi lintas sektor dan sistem Monitoring  evaluasi. Berbeda dengan promosi kesehatan di Puskesmas atau Dinas Kesehatan yang berfokus pada komunitas menetap, promosi kesehatan di BKK diarahkan pada populasi lintas batas dengan mobilitas tinggi sehingga memerlukan pendekatan cepat, kontekstual, dan kolaboratif untuk memperkuat ketahanan kesehatan nasional dan mendukung transformasi sistem kesehatan menuju Indonesia Emas 2045.